KANAL ONE, Mataram - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (EW-LMND NTB) menyatakan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 aman dan damai.
Selain itu, EW-LMND NTB secara tegas juga menyatakan menolak politik identitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Dukungan pemilu 2024 aman dan damai serta tolak politik identitas ini ditegaskan para anggota EW-LMND NTB pada Senin malam tanggal 30 Oktober 2023 di Mataram.
Ketua EW-LMND NTB, Rohman Rofiki, mengatakan dukungan pemilu 2024 aman dan damai serta tolak politik identitas ini menjadi komitmen mereka, karena LMND juga mendukung politik gagasan. Merurut Rohman, politik gagasan lebih relevan menjadi "komoditas" politik ketimbang sekedar meraih suara untuk bisa berkuasa.
"Kami mendukung pemilu damai dan menolak politik identitas itu karena Kami LMND mendukung politik gagasan, ketika politik gagasan menjadi topik maka urat nadi penderitaan rakyat menjadi pembahasan pemilu, bukan lagi mencari suara suara dan suara, " ujar Rohman.
LMND menurut Rohman memiliki manifesto pendidikan nasional untuk di bahas sebagai gagasan politik. Manifesto pendidikan nasional ini merupakan peta jalan pendidikan nasional.
Oleh karena itu, EW-LMND NTB bakal terus melakukan propaganda agar manifesto pendidikan nasional menjadi topik pembahasan kandidat pemilu.
"Manifesto pendidikan ini adalah satu upaya atau bentuk dukungan kita terhadap politik gagasan, Kami secara nasional terus meng agitasi dan mempropaganda di publik untuk pemilu damai dan politik gagasan ini," terang Rohman.
Dalam kesempatan ini, Rohman menyampaikan manifesto pendidikan nasional oleh LMND NTB. (KO_02)
( Peta Jalan pendidikan Emansipatoris)
Oleh : LMND NTB
Manifesto pendidikan ini sebagai upaya untuk merevisi secara paradigmatik sistem pendidikan nasional agar selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita itu sangat jelas, bahwa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas sekaligus berkeadilan sosial, damai, dan merdeka.
Paradigma pendidikan nasional harus dialihkan dari pendidikan kapitalistis menjadi pendidikan emansipatoris sebagaimana amanat pembukaan konstitusi. Dan sistem pendidikan nasional pun menjadi sarana untuk mencapai perubahan paradigmatik itu.
Negara Indonesia dalam teks pembukaan konsititusi adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat berbasis sila-sila dalam pancasila. Karena itu, LMND memandang demokrasi yang menjadi ciri utama negara tidak identik dengan demokrasi liberal seperti dianut oleh negara-negara barat yang hanya melindungi kebebasan sipil dan politik, tidak pula demokrasi rakyat negeri-negeri berhaluan komunis seperti Tiongkok atau Kuba yang memprioritaskan kesejahteraan umum namun mengabaikan kebebasan sipil dan politik. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip seperti penghormatan pada kebebasan beragama, kemanusiaan dan persatuan bangsa.
Berdasarkan karakteristik negara dalam kerangka konstitusi tersebut, pendidikan emansipatoris dapat dimengerti sebagai suatu pendidikan konstitusional yang mengabdi sepenuhnya sebagai aparatus negara dan berfungsi dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Menurut kami dari LMND, sebagian pendidikan konstitusional telah dijalankan dalam praktik pendidikan nasional dewasa ini, seperti keterlibatan pendidikan dalam usaha memajukan kesejahteraan umum melalui ketersambungan dengan pasar kerja. Namun langkah tersebut tereduksi ke dalam penciptaan kondisi yang timpang. Selain itu juga fungsi-fungsi fundamental lainnya, terutama keadilan sosial belum dilakukan.
Oleh Karena itu, pendidikan emansipatoris adalah antithesis dari pendidikan kapitalistis yang lebih condong bekerja sebagai aparatus pasar kerja ketimbang aparatus ideologi negara. Pendidikan saat ini, dalam cara yang tidak langsung memang hanya mengindoktrinasi peserta didik untuk loyal dan berorientasi pada pasar kerja ketimbang pada bangsa.
Dengan demikian, pendidikan emansipatoris akan mengambil tanggung jawab dalam memastikan peserta didik menjadi aktor-aktor yang dapat mengubah realitas sosial yang timpang bertransformasi ke arah masyarakat yang adil dan makmur. Aktor-aktor yang dapat menjadi pemimpin pergerakan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi.
Selain itu, dalam menghadapi momentum pemilu 2024, LMND akan mendorong gagasan pendidikan sehingga isu pendidikan menjadi isu strategis. problem pendidikan harus menjadi perhatian bersama, terutama para calon pemimpin yang akan berkontestasi pada pemilu mendatang.
Manifesto pendidikan LMND adalah sebagai solusi atas persoalan pendidikan saat ini. Oleh karena itu, LMND secara Nasional menantang bagi para Capres-Cawapres untuk membedah manifesto pendidikan LMND dan menjadikannya sebagai salah satu isu yang akan disuarakan pada pemilu mendatang dan terkhusus di NTB kami mengajak untuk seluruh stakeholder untuk membedah manifesto pendidikan LMND demi kemajuan dan kesetaraan pendidikan di NTB,”.
Adapun manifesto pendidikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi adalah sebagai berikut : Fungsi sekaligus tujuan pendidikan emansipatoris dapat dirumuskan kedalam beberapa pokok rumusan sebagai berikut :
Pertama, Sarana transformasi sosial melalui usaha menghadirkan pandangan-pandangan kritis, kreatif dan konstruktif terhadap berbagai permasalahan yang hadir dalam realitas sosial;
Kedua, Pendidikan memastikan penguasaan secara utuh ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik;
Ketiga, Pendidikan karakter yang saat ini telah dijalankan secara parsial dan tidak spesifik mengarah pada cita-cita kemerdekaan dapat disempurnakan baik konsep maupun pelaksanaannya. Targetnya adalah terkonstruksinya pemahaman diri peserta didik sebagai aktor perubahan sekaligus pemimpin-pemimpin pergerakan merealisasikan cita-cita kemerdekaan;
Keempat, Pendidikan tinggi menjadi ruang kontestasi gagasan sekaligus perumusan jalan keluar bagi persoalan-persoalan rakyat sehingga memiliki keharusan mengambil bagian aktif dalam gerak negara mengatasi persoalan tersebut;
Kelima, Pendidikan menjadi bagian integral dari perjuangan membangun peradaban yang humanis, berkeadilan sosial, sejahtera, bervisi global dan berbasis perkembangan teknologi;
Keenam, Membentuk masyarakat religius yang inklusif dan menolak segala bentuk sektarianisme golongan.
Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan emansipatoris dilakukan secara sistematis dan dalam satu kesatuan dengan dasar prinsip-prinsip sebagai berikut :
Pertama, Subjektifikasi peserta didik. Peserta didik menjadi pusat dari keseluruhan proses pembelajaran, bukan lagi sebagai objek melainkan ditransformasikan menjadi partisipan aktif;
Kedua, Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
Ketiga, Berorientasi kerakyatan. Pendidikan terselenggara sebagai bagian dari pemecahan masalah rakyat sekaligus diselenggarakan dengan cara-cara yang demokratis;
Keempat, Pembelajaran terhubung dalam relasi dialogis yang memposisikan guru sebagai pamong yang berperan menuntun peserta didik dalam mencapai kodrat alamnya sebagai manusia merdeka;
Kelima, Pendidikan harus berorientasi pada terwujudnya cita-cita kemerdekaan, khususnya keadilan sosial. Karena itu pengorganisasian koperasi-koperasi yang mana seluruh elemen pendidikan (orang tua, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik) adalah anggota yang setara merupakan hal pokok untuk diwujudkan;
Keenam, Pendidikan memiliki watak inklusif yang terbuka dengan keberagaman atau kebhinekaan, perkembangan situasi dan keadan, dan menantang sektarianisme serta diskriminasi dengan dasar apapun;
Ketujuh, Pembelajaran sepanjang hayat.
Dengan demikian, pendidikan emansipatoris mencanangkan program strategis sebagai berikut :
1. Perombakan terhadap kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan sebagaimana diatas;
2. Meluaskan otonomi pendidikan dalam batas fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan serta tetap dibiayai oleh negara. Artinya, otonomi berlaku pada bidang akademis dan keorganisasian;
3. Mendorong terbentuknya koperasi-koperasi semesta pada level pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan melibatkan seluruh elemen pendidikan dalam posisi yang setara. Tujuannya adalah mendukung kesejahteraan seluruh pihak dan menopang kemandirian satuan pendidikan;
4. Menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan anggaran;
5. Mencanangkan wajib belajar 16 tahun;
6. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui pembangunan asrama-asrama mahasiswa yang terintegrasi dengan lingkungan sosial sekitar dan berorientasi pemberdayaan masyarakat sekitar. Asrama mahasiswa ini terkait pula dengan pengembangan karakter;
7. Mendukung peningkatan kualitas pendidik melalui program pengembangan dan pelatihan;
8. Mengorganisasikan suatu dewan pendidikan yang mengartikulasikan tri pusat pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, dan organisasi kepemudaan);
9. Link and match dengan badan-badan usaha milik negara melalui pembukaan program magang seluas-luasnya;
10. Peningkatan kuota beasiswa dalam dan luar negeri sebesar 15.000 mahasiswa;
11. Membangun budaya dan sistem pendidikan yang resisten terhadap praktik kekerasan seksual, kekerasan mental (perundungan, perpeloncoan, dan sejenisnya), dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani peserta didik;
12. Memberantas segala bentuk praktik intoleransi dan diskriminasi berbasis golongan apapun.
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.