GpYlTUY0GpOiTSGlBSAlTSG0TY==

JF Suncang Kanwil Kemenkumham NTB Ikuti Pembinaan Kompetensi


 KANAL ONE, Mataram – Pemangku Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (JF Suncang) Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti pembinaan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan secara daring melalui aplikasi Zoom di Ruang Legal Drafter, Senin (23/10).

Kegiatan pembinaan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan mengusung materi Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai pemateri Perancang Ahli Madya Andriana Krisnawati pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Kepala Bidang Hukum Puri Adriatik Chasanova mengatakan, 15 JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti kegiatan tersebut.

Puri menuturkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pembinaan dan peningkatan atau pola karir jabatan fungsional.

Dalam paparannya, Andriana Krisnawati menyampaikan sesuai Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 maka sistem penilaian kinerja jabatan fungsional dilakukan berdasarkan capaian kinerja atasan langsung atau SKP. Tidak lagi berdasarkan penetapan angka kredit, selain itu pengembangan karir atau kenaikan jabatan/jenjang didasarkan pada ketersediaan formasi di suatu unit kerja. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dalam kesempatan terpisah menuturkan, kepada pemangku Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk tetap melaksanakan tugas fungsi secara baik dengan mengikuti peraturan yang terbaru.

 “Jalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah sebagai mitra dalam hal harmonisasi peraturan perundangan,” terang Parlin, sapaan akrabnya.

Menkumham Yasonna H. Laoly dalam sejumlah kesempatan meminta kepada seluruh jajaran Kemenkumham, termasuk pemangku Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, segera ikuti aturan terbaru terkait pengembangan karir agar tugas dan fungsi berjalan dengan baik. (*/KO_02)

Komentar0

Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.

Cari Berita Lain di Google News