KANAL ONE, LOMBOK - Komisi Informasi NTB menggelar sosialisasi dan bimtek monev KIP tahun 2024 serta keterbukaan informasi desa.
Sosialisasi dan bimtek bertempat di comend center kantor Kabupaten Lombok Timur pada Rabu 22 Mei 2024.
Kegiatan sosialisasi dan bimtek ini dihadiri oleh perwakilan PPID desa dan PPID utama pemda Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan sosialisasi dan bimtek oleh komisi Informasi NTB merupakan kewajiban tanggung jawab Komisi Informasi dalam implementasi UU nomor 2008 dan peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi desa.
"Kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan keterbukaan informasi publik ditingkat desa menjadi kunci utama dalam melayani dan memberikan akses seluas-luasnya informasi kepada masyarakat, sebab desa adalah jantung dari implementasi program pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah." Ungkap Suaeb Qury dalam menyampaikan materi.
Ia mengatakan, selain memperkuat akses dan informasi bagi masyarakat ditingkat desa, fungsi sosialasi dan bimtek juga memperkuat PPID utama tingkat Kabupaten yang diharapkan kedepannya seluruh kabupaten dan kota se ntb memperoleh predikat informatif.
Selama kurun waktu 4 tahun terakhir dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di NTB, sudah menuai hasil yang maksimal dengan tingkat informatif yank 75 persen dari OPD dan 10 kabupaten kota se NTB.
Harapannya kedepan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi ditingkat desa dan sampai ke badan publik ditingkat kabupaten/kota dan provinsi di NTB mencapai hasil maksimal dengan target 90 persen informatif.
"Mengapa penting keterbukaan informasi ditingkat desa dan badan publik lainnya dengan target 90 agar masyarakat mengetahui haknya untuk memperoleh inforamasi dalam meningkatkan kesejahteraanya." katanya.
Kegiatan yang sudah berlangsung selama 4 hari yang menyasar 4 Kabupaten di pulau Lombok yang menghadirkan perwakilan desa terbaik. Begitu juga dengan desa -desa yang ada di pulau sumbawa. Pungkasnya.
Penulis: KO_05
Editor: Hadi
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.