KANAL ONE, MATARAM - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mengajak seluruh orang tua dan masyarakat untuk bergerak bersama menekan angka stunting khususnya di Lombok Barat.
Ia menegaskan pentingnya pemenuhan nutrisi bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan, termasuk penambahan susu dan makanan bergizi dalam mendukung percepatan tumbuh kembang anak.
“Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, termasuk telur dan nutrisi lain, agar benar-benar dikonsumsi oleh anak-anak yang membutuhkan. Pendampingan dan pembinaan juga perlu dilakukan hingga ke tingkat kader posyandu,” jelasnya saat menghadiri kegiatan Gerakan Orang Tua Peduli Stunting di UPT Puskesmas Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (26/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur yang juga Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) NTB menambahkan, dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur dan Lombok Utara saat ini berada pada zona merah stunting. Karenanya, screening dini harus terus ditingkatkan.
Meski Lombok Barat berada di zona hijau, ia menegaskan agar tidak lengah dengan status tersebut.
“Kita tidak boleh hanya memperhatikan bayi yang sudah terindikasi stunting. Screening sejak awal sangat penting untuk melihat kecenderungan menuju stunting agar dapat dicegah dan tidak menambah angka stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Ayu Indra Rukmana, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi. Ia menekankan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam upaya pencegahan stunting.
“Banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting, mulai dari pola asuh, kebersihan lingkungan, hingga pola hidup yang kurang sehat. Dengan adanya program ini, kami berharap anak-anak di Lombok Barat tumbuh sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat penurunan angka stunting di NTB.
Penulis: KO_05
Editor: Red
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.