KANAL ONE, MATARAM – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Badrun, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Dr. H. Badrun kepada media ini pada Rabu, 28 Januari 2026. Ia menilai, posisi Polri di bawah Presiden akan membuat penanganan situasi darurat dan koordinasi keamanan nasional berjalan lebih efektif dan terarah.
“Dalam kondisi krusial atau keadaan darurat, Presiden membutuhkan garis komando yang jelas dan langsung kepada Polri agar langkah-langkah pengamanan dapat diambil dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Selain itu, Dr. H. Badrun menekankan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja Polri.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta profesionalitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
“Pengawasan langsung dari Presiden akan memperkuat kontrol dan tanggung jawab Polri kepada negara dan masyarakat,” katanya.
Ia berharap, dengan tetap berada di bawah Presiden, Polri dapat semakin optimal dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum secara adil, serta melindungi seluruh lapisan masyarakat.
Ia pun menegaskan bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi dan sudah tepat untuk dipertahankan.
"Saya dukung Polri tetap dibawah Presiden," Pungkasnya.
Penulis: KO_02
Editor: Hadi
0Komentar
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.