KANAL ONE, MATARAM – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu program nasional strategis yang bertujuan memotret kondisi riil perekonomian Indonesia, termasuk di NTB. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026.
“Salah satu program nasional tahun 2026 adalah sensus ekonomi yang akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juli 2026,” ujarnya dalam video ajakan tersebut.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data yang akurat dan komprehensif akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai daerah dengan pertumbuhan UMKM yang signifikan, sektor pariwisata yang terus berkembang, serta potensi pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang besar, NTB membutuhkan basis data ekonomi yang valid dan mutakhir. Melalui pelaksanaan sensus selama tiga bulan tersebut, pemerintah berharap dapat memetakan potensi dan tantangan dunia usaha secara menyeluruh.
Kadis Kominfotik NTB juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan jujur sesuai kondisi usaha masing-masing. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik oleh Badan Pusat Statistik.
“Mari kita dukung Sensus Ekonomi 2026. Kita bantu petugas Badan Pusat Statistik dalam pengumpulan data sebagai bagian dari kontribusi kita membangun Indonesia,” ajaknya.
Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data berkualitas yang menjadi pijakan arah kebijakan ekonomi daerah dan nasional, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi NTB di tengah dinamika global.
“Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia,” pungkas Ahsanul Halik.
Penulis: KO_02
Editor: Hadi
0Komentar
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.