Pemprov NTB Terima Kunjungan Pemerintah Kamboja

 KANAL ONE, Mataram - Pemerintah Provinsi NTB menerima kunjungan dari Pemerintah Kamboja dalam rangka overview mengenai pelaksanaan Undang - Undang Desa dan Pengelolaan Dana Desa yang berlangsung di Ruang Tamu, Kantor Gubernur NTB, Kamis (19/10/2023).

Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, mengatakan bahwa secara umum kondisi masyarakat Desa di Provinsi NTB masih menjunjung tinggi, gotong royong, kerjasama, kolaborasi, partisipasi yang tinggi, sprit kearifan lokal masih terpelihara denga baik.

"Pembangunan Desa terus dilakukan peningkatan sejak reformasi tahun 1998, sehingga kualitas penyelenggaraan pembangunan di desa menjadi atensi pemerintah pusat dalam bentuk pemberian dukungan anggaran dan afirmasi kebijakan lainnya," jelas Miq Gite.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut lanjut Miq Gite, diperkuat pada tingkat provinsi, bahkan dalam waktu yang tidak lama akan mencanangkan program khusus dari Pemerintah Provinsi, yang akan hadir di desa-desa yang berjumlah 1.166 Desa.

"Alhamdulillah, dengan dukungan Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten Kota, secara bertahap pemerintahan di desa yang mandiri dan sesuai harapannya mampu berotonomi mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya," tutur Miq Gite.   

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB Ahmad Nur Aulia menjelaskan, bahwa di Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat anggaran pendapatan dan belanja Desa.

"Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa yaitu hasil daripada pengelolaan aset Desa, dana transfer yakni berkaitan dengan dana Desa, anggaran dana Desa dan bantuan pemerintah daerah dan pendapatan lain lain, yaitu hasil dari hibah, hasil kerjasama dan bantuan non pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Departemen Umum Keuangan dministrasi Daerah Pemerintah Kamboja Dr. Sovann mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB untuk sama - sama belajar dan berbagi pengalam terkait pengelolaan dana Desa.

"Koordinasi sangat baik di Pemprov NTB, jika dibandingkan dengan kami dari Kamboja, kami sedikit masih kurang, kami masih perlu waktu untuk memperbaiki koordinasi, jadi ini perlu kami selaraskan dan tingkatkan, terima kasih Indonesia, Provinsi NTB yang senantiasa berbagi," tuturnya. (KO_02)