KANAL ONE, Mataram - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB menggelar kegiatan penguatan SDP Fitur Intergrasi Remisi Online pada Kamis (11/23).
Kegiatan ini sebagai langkah pasti dalam mengoptimalkan pemenuhan hak Integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Barat.
Bertempat di Aula Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, kegiatan diikuti oleh operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) se-NTB.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Parlindungan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Herman Sawiran dalam sambutannya menyampaikan fitur Integrasi dan Remisi Online merupakan sebuah upaya untuk mempermudah, serta wujud transparansi cepat, seiring perkembangan teknologi dengan tuntutan kinerja yang lebih cepat.
Hal tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, yakni proses pengeluaran warga binaan asimilasi dan integrasi tidak boleh dipersulit serta memastikan warga binaan memiliki rumah asimilasi yang jelas untuk memudahkan pengawasan dan program berjalan dengan baik.
Sebagai informasi SDP fitur integrasi adalah fitur yang digunakan untuk mengintegrasikan data pemasyarakatan dari berbagai sumber, seperti registrasi, pembinaan, dan keamanan.
Remisi online adalah fitur yang digunakan untuk mengajukan dan memproses remisi secara online. Dan, asessment adalah proses penilaian terhadap narapidana untuk menentukan program pembinaan yang tepat.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Penguatan sistem database pemasyarakatan ini diharapkan dapat membantu Lapas/Rutan/LPKA dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan data yang lebih efisien, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. (KO_02)
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.