GpYlTUY0GpOiTSGlBSAlTSG0TY==

Solidaritas Perempuan Mataram Minta Pemerintah Atasi Krisis Air Bersih

Solidaritas Perempuan Mataram Minta Pemerintah Atasi Krisis Air Bersih
Ketua Solidaritas Perempuan Mataram Nurul Utami

KANAL ONE, MATARAM
- Solidaritas Perempuan Mataram meminta pemerintah mengatasi krisis air bersih rumah tangga untuk warga lingkar bendungan Meninting Kabupaten Lombok Barat.

Ketua Solidaritas Perempuan Mataram Nurul Utami menilai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Meninting adalah perempuan. Krisis air bersih rumah tangga masih menjadi beban psikologis.

Sejak pembangunan PSN Bendungan Meninting, warga dua desa di lingkar Bendungan Meninting yakni di Gegerung dan Dasan Geria itu harus antri untuk dapat air bersih rumah tangga. Padahal sebelum pembangunan, mereka hanya tinggal buka kran yang bersumber dari air terjun setempat.

"Yang menjadi persoalan sekarang itu air letaknya di ujung kampung, dan perempuan itu harus ke situ ngantri air, (padahal) yang sebelumnya tinggal buka kran, " kata Nurul.

Krisis air bersih rumah tangga harus segera diatasi oleh pemerintah. Karena menurutnya, air bersih merupakan hak dasar untuk hidup yang harus terpenuhi oleh negara.  

"Keinginan kita kebutuhan ini (air bersih) terpenuhi, negara itu memenuhi hak-hak kita terutama perempuan, " ujar Nurul usai workshop pengembangan lembar fakta bertajuk Dampak PSN Bagi Perempuan di Lingkar Bendungan Meninting.


Workshop oleh Solidaritas Perempuan Mataram ini berlangsung di Hotel Mataram Square pada Junat 15 Maret 2024.

Dalam workshop ini, Solidaritas Perempuan Mataram menyampaikan 5 poin desakan kepada pemerintah untuk:

1. Melakukan upaya mitigasi bencana secara masif yang melibatkan seluruh kelompok rentan, terutama perempuan, untuk mengantisipasi bencana yang berpotensi terjadi pada intensitas hujan yang lebih tinggi pada akhir tahun.

2. melakukan upaya pemulihan kawasan hutan dan DAS Meninting secara komprehensif dan mengembalikan fungsi kawasan agar masyarakat dapat terhindar dari bencana.

3. Meninjau ulang proyek bensungan Meninting yang dilaksanakan tanpa musyawarah, terutama bersama perempuan sebagai kelompok rentan, dan telah terbukti mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, baik dari sisi ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya.

4. Dinas Kesehatan penting untuk melakukan pemeriksaan kualitas air di rumah tangga di desa Gegerung dan Desa Dasan Geria.

5. DLHK dan pihak pelaksana mempublikasikan dokumen AMDAL kepada publik, karena dokumen ini merupakan dokumen publik yang dalam aturan Perkim No. 1 tahun 2021, bahwa dokumen ini diminta atau tidak maka harus tetap dipublikasikan.

Penulis: KO_02
Editor: Hadi

Komentar0

Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.

Cari Berita Lain di Google News