KANAL ONE, MATARAM – Pemerintah pusat masih menimbang kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya diumumkan akan berlaku pada Juni hingga Juli 2025. Meskipun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan rencana tersebut, hingga kini belum ada keputusan final dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemberian diskon tersebut masih dalam tahap evaluasi internal.
“Kami tentu pertimbangkan segala aspek. Kepentingan masyarakat menjadi prioritas, namun negara juga harus diperhitungkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5), usai peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dikutip dari Antara.
Bahlil mengaku tidak dilibatkan dalam perumusan awal kebijakan diskon listrik yang digagas oleh Kemenko Perekonomian. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada surat resmi yang dikirimkan ke PT PLN (Persero) untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, juga menegaskan bahwa pihaknya belum menerima arahan resmi terkait pemberlakuan diskon 50% itu. “Sampai sekarang belum ada surat masuk,” ujarnya singkat.
Energi Terbarukan Jadi Prioritas Utama
Di sisi lain, Bahlil memaparkan arah kebijakan strategis dalam RUPTL PLN 2025–2034, yang menekankan transisi menuju energi bersih. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) hingga tahun 2034, di mana sekitar 70% berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Jenis-jenis pembangkit ramah lingkungan yang akan dikembangkan meliputi tenaga surya sebesar 17 GW, hidro 16 GW, panas bumi 5,2 GW, serta angin dan bioenergi dalam skala lebih kecil. Selain itu, Indonesia juga akan memulai pengembangan reaktor nuklir skala kecil (SMR) berkapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan, sebagai bagian dari diversifikasi energi.
“Selama ini banyak proyek EBT yang tidak bisa disalurkan karena jaringan belum tersedia. Ke depan, pembangunan jaringan akan dioptimalkan agar energi yang dibangun tidak sia-sia,” kata Bahlil.
Investasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan RUPTL ini mencapai Rp2.967 triliun. Sekitar 73% dari kapasitas pembangkit akan berasal dari kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya dikelola oleh PLN. Rencana ini diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional, terutama di sektor energi terbarukan dan manufaktur pendukung.
Diskon Listrik Jadi Salah Satu Pilihan
Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk potongan tarif tol, transportasi umum, dan tarif listrik. Menteri Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa diskon listrik hingga 50% akan menyasar sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA.
Meski rencana tersebut menuai antusiasme publik, proses finalisasi kebijakan itu masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian. Dengan belum adanya koordinasi resmi antara Kementerian ESDM dan Kemenko Perekonomian, pemberlakuan diskon tarif listrik pada pertengahan 2025 masih berstatus tentatif.
Penulis: KO_03
Editor: Zet
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.