KANAL ONE, MATARAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengizinkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengadakan rapat dan kegiatan lainnya di hotel dan restoran.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemulihan sektor perhotelan dan pariwisata yang terdampak pandemi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat pemerintah daerah.
“Kami tidak melarang Pemda mengadakan rapat di hotel, tetapi harus dilakukan dengan efisiensi agar anggaran daerah tetap terjaga.” tegas Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu 4 Juni 2025.
Kebijakan izin rapat di hotel dan restoran ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat mengoptimalkan anggaran dan mendukung sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) yang penting bagi ekonomi lokal.
Data terbaru dari Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (AHRI) mencatat okupansi hotel nasional tahun 2024 masih di angka 55%, di bawah standar sebelum pandemi.
Dengan adanya izin kegiatan Pemda di hotel, diharapkan okupansi dan pendapatan sektor perhotelan bisa meningkat.
Meski ada pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp50 triliun, Mendagri Tito mengimbau agar rapat dan perjalanan dinas dilakukan secara bijak dan terukur.
“Kalau rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dipaksakan sampai 10 kali rapat,” tambah Tito.
Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rapat di hotel dan restoran, sekaligus menjaga kelangsungan usaha sektor pariwisata dan kuliner.
Dengan langkah ini, diharapkan Pemda dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pemulihan ekonomi daerah dan nasional.
"Kegiatan MICE di hotel dan restoran ini penting untuk menjaga kelangsungan bisnis yang menyerap tenaga kerja banyak,”tutupnya.
Penulis: Ko_05
Editor: Zet
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.