Audiensi BPS, Gubernur NTB Miq Iqbal Minta Perkuat Data Sebagai Arah Kebijakan Pemerintah

 KANAL ONE, MATARAM - Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi sekaligus silaturahmi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Dr. Wahyudin beserta jajarannya terkait Persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang rencananya Kick Off Tahun ini serta Laporan Survei Program MBG yang sudah berjalan di NTB.

Miq Iqbal sapaan akrabnya menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB harus berbasis data. Oleh karenanya, ia menilai data yang disuplai dari BPS akan sangat penting bagi arah kebijakan pemerintah daerah. 

"Kebijakan kita harus berbasis data, sehingga ke depannya pemerintah dapat melakukan evaluasi dan intervensi terhadap trend negatif agar bisa dilakukan koreksi untuk arah kebijakan yang lebih baik," tegasnya saat menerima kunjungan tersebut diruang kerjanya kantor Gubernur NTB, Senin 14 Januari 2025.

Untuk itu, ia meminta kepada BPS  agar data disajikan per bulan, tidak per triwulan seperti yang biasa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan monitoring trend resiko negatif dan mendapatkan informasi komponen apa yang membuat negatif, sehingga pemerintah bisa menggerakkan sistem sebagai langkah antisipasi lebih awal.

"Seperti kasus inflasi deflasi dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan langkah penanganan, sehingga finalisasi di statistik sudah bisa terkoreksi," jelasnya.

Terkait sensus ekonomi tahun 2026 yang akan di luncurkan pada tahun ini, Miq Iqbal juga meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut sensus ekonomi 2026 mendatang.

Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah akan terus melakukan monitoring terhadap sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah ada dan berjalan efektif di wilayah Provinsi NTB.

Ia menambahkan, Pemerintah daerah juga terus melakukan monitoring, untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat dari program MBG di NTB. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus mendorong kemandirian bahan baku dengan peningkatan produksi sehingga tidak menganggu suplai kebutuhan rutin masyarakat yang ada di pasaran saat ini.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur NTB turut didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, Kepala Dinas Pemdes Dukcapil NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB serta sejumlah pejabat BPS NTB.

Penulis: KO_03
Editor: Red