POS Indonesia: Penyaluran BSU NTB Selesai 5 Hari Kedepan

 KANAL ONE, MATARAM - Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) di Provinsi NTB tahun 2025 hampir mencapai seratus persen. Dari total 134.639, realisasi telah mencapai lebih dari 92 persen. Ditargetkan, penyaluran bakal selesai dalam 5 hari kedepan. 

"NTB sudah 92 persen lebih, harapan kita hari ini mungkin mendekati 94 persen, jadi dalam waktu kurang dari 5 hari bisa seratus persen," ujar Plt. Dirut PT. POS Indonesia Persero Endi Abdurrrahman di Mataram pada Jumat 1 Agustus 2025.

Endi menegaskan bahwa POS Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan BSU seratus persen. Pihaknya bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait untuk menyalurkan ke wilayah terpencil. 

"Kami akan lakukan segala cara upaya misalnya pengumuman melalui radio, media sosial, harapanya mereka (penerima BSU) bisa datang ke kantor POS, " ujarnya. 

Sementara itu Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka meminta kepada pihak terkait agar penyaluran BSU bisa terserap 100 persen kepada para penerima manfaat. 

"Saya titip pak menteri realisasinya (BSU) harus 100 persen, nanti challenge nya mungkin di area-area terpencil nanti Saya minta tolong pak Gubernur dan pak Dirut agar masyarakat yang berhak menerima manfaatnya, " ujar Wapres. 

Wapres Gibran mengingatkan kepada penerima bantuan subsidi upah (BSU) agar uang bantuan digunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk judi online (Judol). Bagi penerima BSU yang ketahuan menggunakan uang bantuan untuk judol maka bakal dicabut oleh pemerintah. 

"Saya mohon uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, jangan ada yang judol, kalau ada yang ketahuan judol mohon maaf nanti bantuannya akan dicabut, " ujar Wapres. 

Untuk diketahui bahwa pada Jumat 1 Agustus 2025 Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Provinsi NTB. Kedatangan Wapres untuk menghadiri penutupan Festival Olahraga Masyarakat (FORNAS) VIII. 

Sebelum itu, Wapres menghadiri acara penyaluran BSU 2025 di Kantor Pos Mataram. Dalam acara ini hadir pula Plt. Dirut PT. POS Indonesia Persero Endi Abdurrrahman, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha, dan Gubernur NTB Miq Iqbal. 

Penulis: KO_02
Editor: Hadi