Ketua LSM Surak Agung Ungkap Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas DPRD KLU ke Denpasar

Ketua LSM Surak Agung Lombok Utara, Wira Maya Arnadi

 KANAL ONE, LOMBOK – Ketua LSM Surak Agung Lombok Utara, Wira Maya Arnadi, mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang kerap kali dilakukan ke Denpasar, Bali. 

Dalam keterangannya, Wira menyebutkan bahwa 90 persen dari tujuan kunjungan kerja DPRD KLU dalam lima tahun terakhir selalu ke Denpasar, menimbulkan pertanyaan publik mengenai urgensi dan transparansi kegiatan tersebut. 
 

"Sudah sejak Desember 2024 saya mengikuti gerak-gerik mereka. Hampir setiap kali mereka berangkat ke Denpasar, saya berada di Pelabuhan Bangsal untuk memantau. Kadang mereka sadar saya ada, kadang tidak. Yang jelas, perjalanan mereka sering tidak tepat waktu saat kembali," ujar Wira (5/10/2025).  

 
Wira menuding ada indikasi manipulasi dalam laporan tiket dan akomodasi perjalanan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggota dewan diduga menginap di hotel kecil dengan tarif sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, namun melaporkan biaya hotel berbintang dengan tarif jauh lebih tinggi. 
 

"Saya lihat sendiri mereka tidak menginap di hotel mewah seperti yang dilaporkan. Bahkan tiket penyeberangan yang digunakan sebagai bukti hanya berupa kwitansi biasa dengan tanggal ditulis tangan, bukan tiket resmi yang mencantumkan nama dan tanggal keberangkatan seperti yang berlaku di manifest pelabuhan," ungkapnya. 

 
Menurutnya, dari manipulasi biaya hotel saja, negara bisa dirugikan hingga Rp4 juta hingga Rp5 juta per perjalanan. "Belum lagi uang harian yang dilaporkan. Kalau ini terus dibiarkan, berapa banyak uang rakyat yang dikorbankan untuk perjalanan fiktif atau mark-up seperti ini?" katanya.
 
Ia menambahkan, dalam satu tahun terakhir, ia sudah dua kali membuntuti rombongan anggota dewan hingga ke Bali untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Ia mengaku telah mengantongi bukti berupa foto dan video yang diambil langsung dari Pelabuhan Bangsal. 

"Awalnya saya hanya melihat 4–5 orang. Saya pikir itu mungkin kegiatan mendesak. Tapi lama-lama hampir semua anggota dewan ikut. Maka saya simpulkan ini harus diekspos dan saya akan segera melaporkannya ke penegak hukum." Ujarnya.
 
Wira mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan pihak berwenang lainnya segera melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap perjalanan dinas DPRD KLU, khususnya yang bertujuan ke Denpasar, Bali. 

"Rakyat bayar pajak, tapi malah ada dugaan kuat bahwa uangnya diselewengkan oleh wakil rakyat sendiri. Ini harus dihentikan," pungkas Wira Maya Arnadu. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Lombok Utara terkait tudingan tersebut.

Penulis: KO_03
Editor: Zet