Buku dan Pulpen yang Lebih Mahal dari Negara

 Oleh: Martoni Ira Malik 
Direktur Utama Simposium Pemuda NTB
 

“Satu nyawa anak tidak pernah bisa ditukar dengan apa pun di dunia ini. Ia lebih mahal dari gedung-gedung tinggi, lebih berat dari tumpukan uang, dan lebih panjang dari semua pidato tentang kemajuan. Kehilangannya adalah lubang di masa depan yang tidak bisa ditambal “ (Martoni Ira Malik )

Ada cara sederhana untuk mengukur kesehatan moral sebuah negara lihat bagaimana ia memperlakukan anak termiskin yang mencoba bersekolah. Bukan bagaimana ia meresmikan proyek, bukan bagaimana ia menyusun pidato pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana ia menjawab kebutuhan paling kecil yang menentukan masa depan paling besar.

Di Ngada, kebutuhan itu bernilai sepuluh ribu rupiah. Nominal yang dalam bahasa anggaran nyaris tidak terdengar. Namun justru dari angka sekecil itulah terdengar gema paling keras tentang kegagalan prioritas publik kita.
 
 Kita hidup di republik yang sangat mahir berbicara dalam satuan triliun, tetapi gagap ketika berhadapan dengan ribuan. Negara tampak seperti teleskop raksasa: mampu melihat proyek-proyek jauh di horizon, namun gagal membaca huruf kecil di halaman kehidupan sehari-hari warganya sendiri. Di atas kertas, pembangunan manusia terus naik. Di lapangan, masih ada anak yang harus bernegosiasi dengan kemiskinan bahkan untuk sekadar memegang alat tulis. 
 
Di Ngada  NTT hari ini, YBS seorang anak dan sebuah fakta yang seharusnya mustahil terjadi di negara yang mengaku sedang menuju “Indonesia Emas” berdiri telanjang: seorang anak sekolah dasar tidak sanggup membeli pulpen dan buku. Di republik dengan APBN ribuan triliun rupiah, alat tulis menjadi batas antara harapan dan keputusasaan.
 
Kita perlu berhenti menyebut ini “tragedi personal”. Ini kegagalan sistemik. Ini adalah laporan audit paling jujur tentang kondisi negara — audit yang tidak ditulis oleh BPK, tetapi oleh kenyataan sosial yang tidak bisa disensor.
 
Selama bertahun-tahun pemerintah membangun narasi keberhasilan: angka kemiskinan turun, akses pendidikan meningkat, bantuan sosial diperluas. Namun satu peristiwa di pinggiran negeri mampu merobek seluruh narasi itu dalam satu kalimat sederhana: ada anak yang tidak mampu sekolah karena tidak punya sepuluh ribu rupiah. 

Sepuluh ribu rupiah. 
 Nilai yang lebih kecil dari konsumsi rapat pejabat. Lebih kecil dari biaya parkir gedung kementerian. Lebih kecil dari ongkos administrasi birokrasi yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa. 
 
Masalahnya bukan semata kemiskinan. Masalahnya adalah normalisasi kemiskinan. Negara tampak begitu terbiasa dengan statistik sehingga lupa bahwa setiap angka adalah manusia. Ketika pejabat berbicara tentang persentase penurunan kemiskinan, mereka berbicara dalam bahasa grafik. Sementara warga miskin hidup dalam bahasa kebutuhan harian: makan, buku, ongkos sekolah.
 
Di titik inilah jurang moral itu terlihat jelas. 
Pendidikan terus dikampanyekan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Tetapi bagaimana mungkin pendidikan menjadi solusi jika akses dasarnya saja tidak dijamin? Sekolah yang memerlukan biaya operasional dari kantong keluarga miskin bukanlah instrumen mobilitas sosial; ia berubah menjadi mekanisme seleksi ekonomi yang diam-diam.
 
Di titik inilah statistik kehilangan maknanya. 
 Kemiskinan di Indonesia sering dibahas sebagai fenomena makro: persentase, grafik tren, indeks komposit. Diskursus kebijakan publik kita penuh dengan istilah teknokratis yang rapi, tetapi jarang menyentuh pengalaman konkret. Padahal kemiskinan tidak hidup dalam persentase. Ia hidup dalam percakapan rumah tangga, dalam keputusan kecil yang berat, dalam rasa malu yang tidak pernah masuk laporan resmi.
 
Masalah terbesar kita bukan hanya bahwa kemiskinan masih ada. Masalahnya adalah bahwa sistem telah belajar hidup berdampingan dengannya. 
 Pendidikan, yang secara konstitusional disebut sebagai hak dasar, secara praktis masih membawa biaya sosial yang tidak merata. Sekolah mungkin tidak memungut biaya formal, tetapi ekosistem pendidikan tetap menuntut pengeluaran: buku, alat tulis, seragam, transportasi, iuran informal. Biaya-biaya kecil ini bekerja seperti gerbang tak terlihat. Bagi kelas menengah, ia nyaris tak terasa. Bagi keluarga miskin, ia bisa menjadi tembok.
 
Kita menciptakan ilusi pendidikan gratis sambil mempertahankan ekosistem biaya yang diam-diam menyaring siapa yang boleh bermimpi. 
 Dalam filsafat politik, Jean-Jacques Rousseau pernah menulis bahwa negara lahir dari kontrak sosial: warga menyerahkan sebagian kebebasan demi perlindungan kolektif. Tetapi kontrak itu mengandaikan timbal balik. Jika negara gagal melindungi warga paling rentan, maka kontrak itu retak secara moral, meskipun tetap sah secara administratif. 
 
Anak yang tidak mampu membeli pulpen adalah bukti retaknya kontrak sosial pada titik paling dasar. 
 Negara bukan sekadar mesin birokrasi; ia adalah proyek etika. Aristoteles menyebut polis sebagai ruang untuk mencapai kehidupan yang baik. Artinya, legitimasi negara tidak diukur dari stabilitas kekuasaan, melainkan dari kualitas hidup warganya — terutama mereka yang paling lemah. Jika yang lemah terus jatuh di celah sistem, maka negara sedang berfungsi sebagai penjaga ketimpangan, bukan pengoreksinya. 
 
Satir terbesar dari semua ini adalah prioritas pembangunan kita. Kita hidup di era di mana proyek infrastruktur dapat disetujui dalam hitungan minggu, tetapi memastikan distribusi kebutuhan sekolah dasar memerlukan rapat lintas kementerian yang tak kunjung selesai. Jalan tol memiliki kepastian anggaran. Pulpen anak miskin bergantung pada keberuntungan birokrasi. 
 
Dalam teori kebijakan publik, ini disebut misalignment of incentives — ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan insentif politik. Infrastruktur terlihat, bisa diresmikan, bisa difoto. Investasi pada anak miskin tidak menghasilkan monumen. Ia menghasilkan manusia yang mungkin baru terasa manfaatnya dua dekade kemudian. Politik elektoral tidak sabar menunggu selama itu. 
 
Karena itu, negara cenderung memilih beton daripada manusia. 
 Tragedi Seorang Anak inisal YBS di Ngada bukan anomali ia adalah gejala. Ia memperlihatkan bagaimana sistem perlindungan sosial bekerja seperti jaring yang penuh lubang. Bantuan ada, program ada, anggaran ada — tetapi desainnya terlalu makro untuk menjangkau kebutuhan mikro. Negara tahu berapa juta orang miskin. Negara tidak tahu siapa yang besok tidak punya uang untuk buku. 
 
Ini kegagalan epistemologis sekaligus moral: negara tidak mengenal warganya secara konkret. 
 Filsuf Emmanuel Levinas berargumen bahwa etika dimulai dari pertemuan dengan “wajah yang lain” — kesadaran bahwa ada manusia di hadapan kita yang menuntut tanggung jawab. Birokrasi modern melakukan kebalikan dari itu: ia menghapus wajah dan menggantinya dengan formulir. Ketika wajah hilang, tanggung jawab berubah menjadi prosedur. 
 
Anak-anak miskin tidak kalah cerdas. Mereka kalah modal. 
 Dan negara, yang seharusnya menjadi penyeimbang ketimpangan, justru bekerja lambat, birokratis, dan sering kali buta terhadap realitas mikro. Program bantuan disusun dari pusat dengan logika administratif, bukan logika kehidupan sehari-hari. Hasilnya adalah kebijakan yang terlihat rapi di laporan, tetapi bocor di lapangan. 
 
Tragedi Ngada kembali memperlihatkan sesuatu yang lebih berbahaya daripada kemiskinan: ketidakpekaan struktural. Negara mampu merancang proyek infrastruktur raksasa, tetapi gagal memastikan setiap anak memiliki alat tulis. Kita membangun jalan tol sebelum memastikan anak-anak punya jalan menuju pendidikan yang layak. 
 
Ini bukan soal anggaran tidak cukup. Ini soal prioritas. 
 Setiap pemerintah selalu memiliki pilihan politik: siapa yang diselamatkan lebih dulu. Ketika kebutuhan dasar pendidikan masih bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, maka pesan yang dikirim negara sangat jelas — bahwa masa depan anak miskin bukan prioritas mendesak. 
 
Birokrasi modern cenderung mengabstraksi warga menjadi kategori. Miskin ekstrem. Rentan. Desil terbawah. Kategori membantu administrasi, tetapi sekaligus berisiko menghapus wajah. Ketika wajah hilang, tanggung jawab berubah menjadi prosedur. Dan prosedur, betapapun rapi, tidak pernah bisa menggantikan kepekaan. 
 
Di sinilah paradoks negara kesejahteraan modern tampak jelas: hak dijamin secara normatif, tetapi akses dibatasi secara ekonomis. 
 
Dalam filsafat politik, keadilan bukan sekadar distribusi sumber daya, melainkan distribusi peluang. John Rawls menyebut bahwa masyarakat adil adalah masyarakat yang melindungi mereka yang paling tidak beruntung. Jika seorang anak tersingkir dari pendidikan karena biaya elementer, maka sistem telah gagal pada ujian paling dasar: melindungi yang paling rapuh. 
 
Negara sering membanggakan skema bantuan sosial sebagai bukti kehadiran. Namun kehadiran administratif tidak selalu sama dengan kehadiran moral. Bantuan yang luas tetapi tidak presisi ibarat hujan deras di tanah retak: banyak air jatuh, sedikit yang benar-benar meresap. Kita memiliki program, tetapi masih kehilangan individu. Kita punya kebijakan, tetapi masih kehilangan manusia 
 
Ini bukan semata soal anggaran. Ini soal arsitektur empati dalam desain kebijakan. 
 Birokrasi modern cenderung mengabstraksi warga menjadi kategori. Miskin ekstrem. Rentan. Desil terbawah. Kategori membantu administrasi, tetapi sekaligus berisiko menghapus wajah. Ketika wajah hilang, tanggung jawab berubah menjadi prosedur. Dan prosedur, betapapun rapi, tidak pernah bisa menggantikan kepekaan. 
 
Negara yang terlalu nyaman dengan formulir lambat laun lupa membaca ekspresi. 
 Satir paling pahit dari pembangunan kita adalah ketimpangan antara apa yang terlihat dan apa yang dirasakan. Infrastruktur menjulang seperti monumen kemajuan. Jalan, bandara, gedung, dan proyek strategis berdiri sebagai bukti visual keberhasilan. Sementara kebutuhan dasar anak miskin tidak memiliki monumen. Ia tidak bisa diresmikan. Ia tidak menghasilkan foto. Ia hanya menghasilkan manusia yang bertahan. 
 
Dan politik sering kali lebih mencintai yang bisa difoto. 
 Di sinilah prioritas diuji. Setiap anggaran adalah pernyataan moral. Setiap keputusan fiskal adalah jawaban atas pertanyaan diam-diam: kehidupan siapa yang dianggap paling mendesak? Negara mungkin tidak pernah mengucapkannya secara eksplisit, tetapi struktur belanja publik selalu berbicara. 
 
Jika kebutuhan pendidikan paling elementer masih bergantung pada keberuntungan keluarga, maka pesan yang terkirim sederhana sekaligus keras: keadilan masih bersyarat. 
 
Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar sistem modern bukan selalu kekejaman terbuka, melainkan banalitas ketidakpedulian — ketika penderitaan tidak lagi mengejutkan karena telah menjadi latar belakang permanen. Masyarakat belajar menyesuaikan diri. Negara belajar menormalisasi. Tragedi berubah menjadi catatan kaki. 
 
Dan ketika tragedi menjadi biasa, demokrasi kehilangan denyut etikanya. 
 Kita perlu jujur bahwa perlindungan sosial kita masih bekerja seperti jaring yang berlubang. Cukup luas untuk terlihat mengayomi, tetapi cukup longgar untuk membiarkan sebagian jatuh. Yang jatuh bukan angka. Yang jatuh adalah masa depan yang tidak sempat tumbuh. 
 
Sebuah republik yang serius terhadap keadilan sosial seharusnya mengukur keberhasilannya dari titik paling ekstrem: anak termiskin di wilayah terjauh. Bukan dari rata-rata nasional, bukan dari indeks agregat, melainkan dari pertanyaan sederhana yang kejam dalam kejujurannya: apakah anak itu bisa belajar tanpa merasa menjadi beban? 
 
Ukuran inilah yang jarang masuk laporan tahunan. 
 Kita sering berbicara tentang generasi emas, bonus demografi, dan masa depan bangsa. Namun masa depan tidak dibangun oleh slogan besar. Ia dibangun oleh keputusan kecil yang konsisten. Setiap pulpen yang tersedia adalah investasi peradaban. Setiap buku yang dapat dijangkau adalah pernyataan bahwa negara memilih berpihak. 
 
Sebaliknya, setiap kebutuhan dasar yang gagal dipenuhi adalah metafora retak pada fondasi republik. 
 Sejarah tidak akan mengingat negara dari jumlah proyek yang diresmikan. Sejarah mengingat negara dari siapa yang ia lindungi ketika tidak ada kamera. Dari siapa yang ia tolong ketika tidak ada keuntungan politik. Dari bagaimana ia memperlakukan warga yang tidak punya daya tawar.  
 

“Di sanalah kualitas sebuah bangsa diukur: bukan pada ketinggian gedungnya, tetapi pada kedalaman tanggung jawabnya” 

 

“Dan selama masih ada anak yang terhenti oleh biaya sekecil alat tulis, kita belum berhak terlalu percaya diri menyebut diri sebagai negara yang adil” 

 
Dan itu adalah keputusan politik, bukan kecelakaan administratif. 
 Peristiwa ini seharusnya tidak ditutup dengan belasungkawa seremonial atau kunjungan simbolik. Yang dibutuhkan adalah pengakuan jujur bahwa sistem perlindungan sosial belum menyentuh titik paling rapuh masyarakat. Pendidikan gratis yang terus diulang dalam slogan harus dibuktikan dalam bentuk yang paling konkret: tidak ada satu pun anak yang berhenti belajar karena pulpen. 
 
Ukuran keberhasilan negara bukan pada gedung yang menjulang atau angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran paling brutal sekaligus paling jujur adalah ini: apakah anak termiskin di sudut terjauh republik bisa tetap bersekolah tanpa merasa menjadi beban. 
 
Jika jawabannya masih tidak, maka semua pidato tentang kemajuan hanyalah dekorasi. 
 
Dan hari ini, dekorasi itu runtuh oleh sesuatu yang seharusnya murah  sebuah pulpen. 

“Satu nyawa seorang anak tidak pernah bisa dinegosiasikan dengan angka. Ia bukan baris dalam laporan, bukan catatan kaki anggaran, bukan kesalahan teknis yang bisa direvisi tahun depan. Ia adalah semesta kecil yang runtuh diam-diam, sementara negara sibuk menghitung hal-hal yang lebih mudah daripada mengakui nilainya. Di hadapan satu nyawa anak, semua perhitungan tampak seperti lelucon yang terlalu mahal untuk ditertawakan”