KANAL ONE, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. L. Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang lebih inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan bersama General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang kerjanya, Senin (23/02/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi NTB siap bekerja sama dan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program Balai TNGR.
“Apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami pemerintah provinsi adalah pihak pertama yang menghadapi situasi itu. Karena itu, kami merasa TNGR tidak akan mampu menghadapi sendiri semua persoalan,” tegasnya.
Menurut Gubernur, selama ini pengelolaan kawasan konservasi tersebut dinilai masih cenderung eksklusif karena belum terbangun koordinasi yang maksimal dengan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten seperti Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah, serta masyarakat dalam aspek konservasi dan tata kelola destinasi wisata kelas dunia tersebut.
Ia menekankan perlunya pola kerja sama yang dirumuskan berdasarkan karakteristik lokal dengan mengadopsi praktik terbaik (best practice). Gubernur mencontohkan inisiatif vertical rescue yang digagas secara mandiri oleh Pemprov NTB bersama sejumlah pemangku kepentingan saat terjadi kecelakaan wisatawan beberapa waktu lalu. Menurutnya, langkah itu menjadi bukti pentingnya sinergi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin keselamatan pendaki.
Kolaborasi serupa, lanjutnya, juga diperlukan dalam penanganan sampah, penguatan potensi desa penyangga, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pengelolaan wisata pendakian sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat.
Gubernur bahkan mendorong skema pendakian yang lebih selektif dan berkualitas. “Kalau perlu tiket pendakian dibuat lebih mahal, bersertifikat dan berasuransi, sebagai pendakian eksklusif bagi wisatawan mancanegara, bukan mass tourism. Yang penting manfaat ekonominya kembali untuk pengembangan masyarakat sekitar melalui badan layanan usaha daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol kehidupan masyarakat NTB. Karena itu, inovasi dalam tata kelola lingkungan dan pariwisata harus segera diwujudkan, termasuk pembenahan strategi komunikasi publik.
“Perlu dilakukan konferensi pers dengan media, termasuk internasional, untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Termasuk evaluasi promosi kita sebelumnya yang lebih menekankan trekking, bukan mountaineering, sehingga orang menganggap Rinjani seperti bukit Teletubbies,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, pihak TNGR memaparkan sejumlah program pemberdayaan dan konservasi tahun ini. Program tersebut mencakup penguatan potensi desa penyangga, sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan fasilitas keamanan pendakian, hingga pengembangan merchandise dan suvenir khas wisata serta geopark.
Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan juga menyampaikan bahwa rencana pembukaan kembali jalur pendakian dijadwalkan pada 28 Maret mendatang, dengan berbagai pembenahan yang tengah dipersiapkan guna mendukung pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Penulis: KO_04
Editor: Red
0Komentar
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.