GpYlTUY0GpOiTSGlBSAlTSG0TY==

JRDP Gelar Diskusi Pemetaan Potensi Konflik Pemilu NTB 2024

JRDP Gelar Diskusi Pemetaan Potensi Konflik Pemilu NTB 2024

 Mataram, Nusa Tenggara Barat - Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar FGD dengan pengurus parpol dan tokoh agama serta masyarakat.

FGD atau Focus Group Discussion ini digelar untuk melakukan pemetaan potensi konflik jelang pemilu serentak tahun 2024

"Kegiatan ini digelar untuk mendapatkan bahan masukan terkait dengan potensi konflik pemilu di NTB,” ucap Fahri selaku penggagas kegiatan FGD di kantor Bakespoldagri NTB di Mataram pada Senin (21/3/2022).

 
Karena itu, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini dan memberikan banyak masukan terkait dengan potensi konflik di NTB. Sehingga dapat dipetakan kembali agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar khususnya di NTB.

"Kita berharap supaya Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Semoga sinergitas tetap terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kaban Kesbangpoldagri NTB Lalu Abdul wahid, menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendapatkan masukan dari pejabat maupun tokoh di NTB guna membantu negara menciptakan situasi yang damai sesuai dengan tujuan Pemilu serentak 2024 berjalan aman dan sukses.

"Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini kita dapat berdiskusi, hasil diskusi ini sebagai bahan masukan kepada Kapolri dalam menindaklanjuti situasi yang berkembang menjelang Pemilu 2024,” ucapnya.

Sedangkan, Ketua Komisi IV DPRD NTB H. Ahmad Fuadi mengatakan, berdasarkan pengalamannya dalam berpolitik, terdapat banyak potensi konflik yaitu konflik antar pendukung calon, adanya kepentingan dan mengikuti kompetisi dengan target harus menang.

“Namun dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkades di NTB sendiri sangat rawan terjadinya konflik,” katanya.

Konflik dalam pemilihan Legislatif dikarenakan banyaknya calon dan banyak simpatisan masing-masing calon, sehingga rawan adanya konflik. Sedangkan dalam pelaksanaan Pilkades terdapat paslon dan pendukung yang berada pada satu desa tersebut, sehingga sulit menghindari konflik.

"Dalam pelaksanaan pemilu kerawanan konflik yang terjadi juga antara pihak penyelenggara dan simpatisan calon, sering terjadi konflik tersebut dikarenakan simpatisan yang tidak terima atas kekalahan paslonnya. Saya berharap dalam forum ini kita dapat meminimalisir atau meniadakan rawannya konflik yang terjadi menjelang maupun pasca Pemilu 2024 selain itu pentingnya silaturahmi yang berkelanjutan antar stakeholder akan dapat memaksimalkan potensi konflik tidak terjadi di NTB,” ungkapnya.

Untuk diketahui bahwa pelaksanaan FGD yang diselenggarakan oleh Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi Dan Pemilu Provinsi NTB dilaksanakan di tiga lokasi yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. (KO02)

Komentar2

  1. salam hormat..
    mohon berkenan kami minta alamat emailnya kanalone.co.id
    kami hendak mengirim surat perihal hak jawab atau klarifikasi perihal pemberitaan mengenai JRDP di NTB..
    Terima Kasih

    BalasHapus

Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.

Cari Berita Lain di Google News