KANAL ONE, Mataram - Kanwil Kemenkumham NTB berhasil meraih capaian 100% atas pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan reformasi birokrasi tahun 2023. Capaian ini merupakan hasil kerja keras jajaran Kanwil Kemenkumham NTB.
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Anton E Wardana memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dan seluruh satuan kerja.
"Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keseriusan jajaran Kanwil Kemenkumham NTB dalam menerapkan reformasi birokrasi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Anton di sela menghadiri kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan IV Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta, Kamis (7/12). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag PH Febri N Satriatama, pejabat struktural, dan staf.
Kegiatan dihadiri oleh Auditor Utama, Kepala Biro Perencanaan, Inspektur Wilayah II, serta Para Kepala Divisi Administrasi di 33 Kantor Wilayah. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembahasan konsep Rencana Aksi RKT RB Tahun 2024.
Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto mengatakan, seluruh jajaran harus memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan roadmap rencana kerja tahunan reformasi birokrasi.
"Saya minta kepada kepala divisi administrasi sebagai pembina reformasi birokrasi di wilayah untuk rutin melakukan monitoring dan evaluasi satuan kerja di bawah," ujar Lucky.
Lucky mengapresiasi kepada kantor wilayah dan satker yang telah melaksanakan pemenuhan data dukung RKT RB secara optimal.
Terpisah Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan memberikan apresiasi atas pencapaian jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. "Pertahankan tren positif ini. Tindak lanjuti masukan yang telah diberikan Setjen dan Itjen Kemenkumham," pesan Parlindungan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi di Yogyakarta dilaksanakan sejak 4 Desember dan berakhir 7 Desember. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi pijakan Kemenkumham dalam menatap rencana kerja tahun 2024.
Penulis: KO_02
Editor: Hadi
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.