 |
| Ilustrasi Tangkal Hoaks dan Fake News (Credit: Freepik) |
KANAL ONE, Lombok - Diskusi publik bertajuk 'Menangkal Isu Hoaks dan Pemberitaan Negatif Menuju Pemilu Tahun 2024 yang Damai dan Kondusif' berlangsung di Rest Area Pantai Braringan kayangan Lombok utara, Kamis lalu.
Diskusi Menangkal Isu Hoaks dan Pemberitaan Negatif Menuju Pemilu Tahun 2024 yang Damai dan Kondusif diselenggarakan BARNAS PD KLU menggandeng Bawaslu Provinsi NTB.
Diskusi Menangkal Isu Hoaks dan Pemberitaan Negatif Menuju Pemilu Tahun 2024 yang Damai dan Kondusif ini diikuti puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat, serta menghadirkan Bawaslu NTB dalam hal ini, diwakili oleh Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu NTB Dayu Manik.
Dalam sambutannya, Dayu Manik mengajak seluruh element masyarakat dan lembaga terkait, agar secara aktif memantau kegiatan para caleg yang melakukan kampanye, baik itu melalui medsos ataupun secara langsung di lapangan.
"Dan jangan segan segan untuk melaporkannya ke Bawaslu jika ketika dilapangan ada menemukan para celeg melakukan politik uang, politisasi Sara dan terkait dengan netralitas ASN atau TNI dan Polri, dan bisa melaporkannya langsung melalui Call Center Bawaslu, Medsos dan posko aduan yang ada di desa dan kecamatan," tegasnya.
Dayu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakilnya di Parlemen dengan menggunakan mata hati bukan dengan mata uang.
"Jika menggunakan uang maka masyarakat bersiap- siap akan di tinggalkan selama mereka menjabat, karena terlebih dahulu akan mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan," jelasnya.
Sementara, bagi anggota Dewan (calon Incumbent) yang melabeli Pokirnya dengan embel embel mengajak masyarakat untuk mendukungnya, itu sudah merupakan pelanggaran dan masyarakat dipersilahkan merekam dan laporkan ke Bawaslu dan pasti akan kami tindak lanjuti” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua BARNAS PD Kabupaten Lombok Utara Hamdan Wadi mengatakan, dengan adanya kegiatan ini masyarakat akan menjadi melek informasi terutama apa saja yang termasuk pelanggaran pemilu, seperti yang sudah di jelaskan panjang lebar oleh narasumber Bawaslu NTB.
"Mana mana saja yang termasuk pelanggaran Pemilu, jujur saja pada Pemilu sebelumnya banyak sekali bentuk pelanggaran yang kami temui di lapangan, tapi berhubung kurangnya pengetahuan dan informasi terkait hal terebut maka kami tidak bisa kami tindak lanjuti," ungkap Hamdan.
"Semoga ke depan kita bisa memaknai Pemilu ini sebagai ruang untuk bisa menghadirkan pemimpin yang jujur, bersih adil, kredibel dan tentunya pro rakyat," harap Ketua Barisan Nasional Pemuda Desa Kabupaten Lombok Utara (BARNAS PD KLU) .
Penulis: KO_02
Editor: Hadi
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.