KANAL ONE, MATARAM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTB secara bulat menyatakan dukungan kepada Ketua Umum (Ketum) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin untuk kembali memimpin PKB di Mukhtamar PKB di Bali pada tanggal 24-26 Agustus mendatang.
Dukungan itu juga secara serentak disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Se-NTB dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKB NTB, di Mataram 15 Agustus 2024.
Dukungan kepada Gus Imin untuk kembali memimpin PKB itu bukan tanpa alasan. DPW dan seluruh DPC PKB Se-NTB menilai Gus Imin cukup berhasil memimpin PKB dengan meningkatnya perolehan suara PKB di setiap Pemilu.
"Ketua umum Pak Muhaimin berhasil meningkatkan jumlah suara PKB dari Pemilu ke Pemilu. Terakhir 2024 Pemilu dari 13 juta lebih suara di Pemilu 2019 naik menjadi 16 juta lebih di Pemilu 2024, ini prestasi luar biasa," ungkap Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hardian Irfani seusai memimpin Rakorwil PKB NTB, di Mataram.
"Kemudian bisa merubah, mentransformasi partai ini yang tadinya dianggap sebagai partainya orang Jawa, partainya orang NU. Tapi hari ini di Pemilu 2024 partai ini berubah menjadi partai Nasional. Di NTT kita dapat banyak kursi, bahkan disana kan non muslim, di papua juga kita dapat, bahkan di luar kantong-kantong suara NU, PKB bisa dapat kursi. Nah itulah keberhasilan pak Muhaimin," beber Anggota DPRD NTB ini.
Sementara disinggung soal kemungkinan adanya Mukhtamar tandingan pasca mencuatnya isu keretakan PKB dengan PBNU, Lalu Ari menegaskan bahwa isu itu tidak benar. Ia bahkan menepis anggapan jika Mukhtamar PKB di Bali itu karena alasan adanya kisruh PKB dengan PBNU.
"Isu keretakan PKB dan PBNU bukan menjadi alasan untuk dilaksanakannya mukhtamar. Mukhtamar di bali ini dilaksanakan karena memang SK Kepengurusan DPP PKB berakhir tanggal 20 Agustus 2024. Nah untuk keberlanjutan maka dilaksakanlah tanggal 24 sampai 26 Agustus besok di Bali," ungkapnya.
Dijelaskan Lalu Ari bahwa Mukhtamar PKB tidak ada kaitannya dengan PBNU. Karena PKB dan PBNU adalah entitas yang berbeda. PBNU melayani Umat, PKB dari sisi politiknya. PBNU legalitas formalnya diatur oleh UU Ormas, sedangkan PKB diatur oleh UU Partai Politik.
"Jadi nggak ada kaitannya," tegas Lalu Ari.
"Karena jelas, PKB yang sah itu PKBnya pak Muhaimin Iskandar. Kalau ada PKB yang lain lagi, itu PKB ilegal. Stetement ketum itu sudah jelas kalau ada muktamar tandingan maka kami akan bubarkan," pungkasnya.
Sehingga pada Mukhtamar PKB di Bali nanti PKB NTB kata Lalu Ari siap menjadi garda terdepan untuk mengawal Ketum Gus Imin. Kemudian dalam pemilihan ketua ujum nanti dilaksanakan secara aklamasi.
"Kalau ada mukhtamar lain selain muktamar Bali maka jelas itu ilegal. Perbuatan jahat. Oleh sebab itu kami akan laporkan ke pihak berwajib," tutupnya.
Penulis: KO_03
Editor: Hadi
Komentar0
Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.