GpYlTUY0GpOiTSGlBSAlTSG0TY==

NTB PePADU Plus Raih Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji

NTB PePADU Plus Raih Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji

 KANAL ONE, Jakarta - Provinsi NTB meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 klaster provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Program Inovasi PePADU Plus.

Pj. Gubernur NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, M.Si. di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH sebagai inovator Program PePADU Plus dalam siaran persnya diterima Rabu (22/11/2023) menjelaskan, perjuangan Program PePADU Plus, untuk sampai ke tahap ini, Disnakertrans NTB harus melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah, mengingat inovasi ini sendiri dilaunching sejak 2021 silam.

"Namun, atas kerja sama berbagai pihak termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi core dari inovasi ini, akhirnya pada tahun 2023 PePADU Plus terpilih menjadi salah satu inovasi yang berhasil lolos menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk klaster umum. Kemudian, terpilih menjadi 20 inovasi yang memasuki tahap verifikasi dan observasi lapangan," jelasnya.

Lahirnya program inovasi ini tentu tidak mudah. Kadisnakertrans yang sebelumnya menjadi Kadis Kominfotik ini sebagai cara dan bentuk ikhtiar memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri, sehingga investasi yang ada di NTB ini akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB.

Kolaborasi yang baik dengan para stakeholders, menurut Kadisnakertrans Provinsi NTB ini adalah solusi terbaik dalam mengatasi masalah di sektor ketenegakerjaan. Berdasarkan data BPS NTB pada Agustus 2023, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB sebesar 2,80%, atau turun 0,09% dibandingkan dengan Agustus 2022 di angka 2,89%.

Provinsi NTB adalah daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah nomor 4 di Indonesia.Disisi lain jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 177,05 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,39%.

Lebih lanjut, kata Aryadi, menurunkan angka pengangguran dalam kondisi yang baru normal, ditambah pertumbuhan angkatan kerja baru yang cukup besar, bukanlah pekerjaan mudah. Banyak daerah yang belum mampu menurunkan angka pengangguran di tengah situasi seperti itu.

“Target TPT dalam RPJMD NTB tahun 2023 sebesar 3,17%. Sedangkan, TPT pada tahun 2023 di angka 2,80%, jauh melampaui target RPJMD dan angka TPT nasional,” ungkapnya.

Turunnya angka TPT tidak lepas dari program inovatif PePADu Plus yang diluncurkan pada tahun 2021. PePadu plus adalah akronim dari Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu. Melalui PePADU plus, pendekatan pelatihan dirubah menyesuaikan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Analisis Job Future. Calon Pekerja tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktek di dunia industri (DuDi), sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.

"Kalau hanya dikasih modal tanpa pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, besar kemungkinan nanti usahanya tidak balik modal. Sementara kalau hanya diberikan pelatihan tanpa terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, maka akan menambah lebih banyak pengangguran. Karena itu, pelatihan dengan memberikan bantuan alat usaha dirasa lebih bermanfaat daripada hanya melatih atau hanya memberikan modal usaha," jelas Ariadi.

Pemprov NTB berharap melalui PePadu Plus ini, 80% peserta pelatihan terserap bekerja ke dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri. Sisanya 20%, 10%nya bisa melanjutkan pendidikan, dan 10% yang tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha, akses pemasaran dan bantuan peralatan usaha agar bisa menjadi wirausaha mandiri,” tuturnya. (KO_02)

Komentar0

Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.

Cari Berita Lain di Google News