GpYlTUY0GpOiTSGlBSAlTSG0TY==

UMKM Didorong Daftar Perseroan Perorangan

UMKM Didorong Daftar Perseroan Perorangan
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham NTB, Parlindungan, dalam sambutan pembukaan kegiatan ‘Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan’ yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham NTB di Hotel Aston Inn, Mataram, Kamis (16/11).

 KANAL ONE, Mataram - Usaha Mikro Kecil dan Menengah _UMKM_ didorong untuk mendaftar Perseoran Perorangan. Cara daftarnya mudah dan persyaratannya sederhana.

Dengan mendaftar Perseroan Perorangan, UMKM dapat mengakses permodalan dan dapat bekerja sama dengan investor untuk mengembangkan usaha.

“Daftarnya sangat mudah melalui aplikasi AHU online, tidak memerlukan akta notaris dan hanya memerlukan satu orang sebagai pemilik usaha,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham NTB, Parlindungan, dalam sambutan pembukaan kegiatan ‘Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan’ yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham NTB di Hotel Aston Inn, Mataram, Kamis (16/11).

Parlindungan menuturkan, kebijakan Perseoran Perorangan merupakan bukti Kemenkumham mendukung perkembangan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Berbagai kajian telah membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dalam situasi krisis dan menjadi penopang perekonomian nasional.

"Perseroan Perorangan merupakan badan hukum hukum yang bersifat perorangan yang merupakan implementasi dari perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,   khususnya dalam kesempatan berusaha di Indonesia. Sebab, selama ini pandangan yang ada pada masyarakat bahwa kesempatan berusaha  hanyalah diberikan  kepada pemilik modal saja," tutur Kakanwil Parlindungan.

Kanwil Kemenkumham NTB, lanjut Parlindungan, juga mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan dan mendorong UMKM mendaftar Perseroan Perorangan.

Dengan berbadan hukum Perseroan Perorangan diharapkan dapat merangsang investor menanam modal, usaha menjadi berkembang, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sejumlah kesempatan mengatakan, dalam peluncuran Perseroan Perorangan pada 2021 lalu, Perseroan Perorangan memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. (KO_02)

Komentar0

Bebas berkomentar. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia. Link aktif auto sensor.

Cari Berita Lain di Google News