Pupuk Sengaja Dibuat Langka?

 Oleh: Muhammad Arif
Mahasiswa Magister Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen Bima-Dompu Malang

Baru-baru ini beredar berita bahwa Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) secara nasional mengeluarkan kebijakan yang sangat merugikan bidang pertanian khususnya petani, yaitu alokasi pupuk subsidi yang dipangkas atau dikurangi dengan alasan keterbatasan anggaran negara, hal ini membuat petani heran dan sangat rugikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor: 744/KPPS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, alokasi pupuk urea bersubsidi secara nasional hanya sebesar 4,8 juta ton dari 10,7 juta ton, dari hasil distribusi yang tidak mencapai 50%, anggapan kami bahwa  Pemerintah dengan sangat sengaja berusaha mengurangi ketersedian pupuk tersebut.

Sebagai contoh dampak dari kebijakan itu di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Dompu. kebutuhan pupuk urea bersubsidi Kabupaten Dompu tahun 2024 berdasarkan e-RDKK sebesar 36.250 ton, tetapi hanya mendapatkan jatah sebesar 19.146 Ton.

Artinya kebijakan itu diluar dari nalar kesejahteraan. Apalagi secara publik, salah satu yang di hadapi oleh petani lebih khususnya petani jagung di Kabupaten Dompu dan Bima adalah kelangkaan pupuk. Ini perlu di atensi khusus oleh seluruh elemen baik dari masyarakat, petani, aktivis mahasiswa, dan lebih khusunya Pemerintah setempat.

Pemerintah seharusnya punya analis tertentu dibidang pertanian khususnya terkait pupuk. Sebagai nutrisi dasar dalam bidang pertanian harusnya cerdas membuat kebijakan. Dimomentum musim taman jangan sampai kekurangan dalam hal ini masalah pupuk subsidi. Sehingga ini ada indikasi monopoli pasar untuk memaksakan dan memeras petani mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan pupuk sebagai nustrisi untuk tanamannya.

Ironisnya pemerintah pusat malah mengeluarkan kebijakan mengurangi kuota pupuk, padahal kelangkaan pupuk adalah masalah yang dihadapi oleh petani disetiap tahunnya, artinya pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten seharusnya sama-sama membuat kebijakan yang menguntungkan petani bukan malah mengurangi jatah pupuk yang jelas-jelas menjadi kebutuhan dasar dalam meningkatkan produktifitas tanaman.

Apalagi di tingkat petani sering terjadi konflik sosial, perkelahian dan lain sebagainnya disebabkan saling memperebutkan pupuk, sebagai contoh baru baru ini beredar video di Facebook Uba Muhammad Bima terjadi perebutan pupuk di Desa Ta'a Kec. Kempo Kabupaten Dompu. Dalam vidio unggahan itu, beberapa masyarakat berbondong-bondong baik perempuan maupun laki-laki menghadang  kemudian saling merebut pupuk di atas truk.

Dengan kejadian ini harus disadari bersama jikalau ketersediaan pupuk kurang, kemudian langkah apa yang di lakukan petani untuk menanggulangi kebutuhan pupuk salah satunya petani jagung di Kabupaten Dompu dan Bima.

Secara sederhana kami menilai dengan kebijakan pengurangan pupuk subsisdi, Pemerintah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kondisi petani jagung yang saat ini jelas sangat membutuhkan pupuk.

Maka dari itu, Saya menilai kebijakan tersebut masuk kategori kebijakan Neo kolonialisme, menjajah, menzolimi dan kami mengindikasikan ini berpotensi adanya skenario korupsi berjamaah?.

Apabila kebijakan itu tetap di jalankan, yakin dan percaya petani lebih khususnya petani jagung di Kabupaten Dompu dan Bima banyak yang akan mengalami gagal panen, menangis dan tidak banyak petani yang tidak mampu melunasi hutang mereka.

Apabila pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat tidak memperbaiki kebijakan tersebut, berarti sama halnya membunuh petani dan menginginkan Indonesia hancur.

Disclaimer: Opini merupakan pandangan pribadi dan menjadi tanggung jawab Penulis.