Anggaran Responsif Gender Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 Berhasil Melampaui Target

 KANAL ONE, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berhasil mencapai bahkan melampaui target Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025 sebagai wujud komitmen menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Pada tahun 2025, Pemprov NTB mendapatkan target ARG sebesar 7 persen dari total belanja operasi dan belanja modal dalam APBD 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemprov NTB mencatat capaian sebesar 8,53 persen, melampaui target yang telah ditetapkan.

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd selaku Sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, terutama empat perangkat daerah yang berperan sebagai OPD driver yaitu Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DP3AP2KB.

Evaluasi ARG yang dilaksanakan selama satu hari penuh oleh OPD driver memberikan banyak masukan strategis untuk memperkuat analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran.

“Proses evaluasi ini juga mendorong perangkat daerah untuk lebih berani mengidentifikasi kegiatan yang responsif terhadap isu-isu gender di unit kerjanya,” tuturnya.

Dari total 49 perangkat daerah, sebanyak 25 perangkat daerah tercatat mengalami peningkatan nilai ARG pada APBD Murni 2025, sementara 24 perangkat daerah mengalami penurunan. Penurunan tersebut umumnya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran serta meningkatnya total pagu perangkat daerah. Adapun perangkat daerah yang mengalami peningkatan ARG dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah subkegiatan serta peningkatan anggaran yang ter-tagging sebagai Anggaran Responsif Gender.

Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi DP3AP2KB Provinsi NTB menjelang proses penggabungan kelembagaan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Selain menjadi capaian pertama dalam sejarah ARG Provinsi NTB yang berhasil memenuhi target, prestasi ini juga menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas SDM dalam menganalisis kegiatan dan anggaran responsif gender ke depan.

“Pemprov NTB berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, sekaligus memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,”pungkasnya.

Penulis: KO_05
Editor: Red